Surabaya, MercuryFM – Sejalan dengan PBNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya juga mengamini hal yang sama, yakni menentang adanya pihak-pihak yang memainkan politik identitas pada Pemilu 2024 ke depan, termasuk dalam kontestasi Pileg dan Piwali di Kota Surabaya.
Ketua PCNU Surabaya, Dr. KH. Ahmad Muhibbin Zuhri menjelaskan, dalam pandangannya, politik identitas dalam konteks demokrasi di Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, memang tidak diperlukan sama sekali.
“Tidak boleh mempolitisasi agama, misalnya. Karena itu rentan konflik,” ujarnya di Surabaya, Selasa (25/10/2022)
Muhibbin mengatakan, sudah semestinya siapapun yang berkontestasi harus berjuang menawarkan konsep serta visi dan misi. Hal ini, dipandang Muhibbin, lebih fair dalam pesta demokkrasi.
“Saya kira itu lebih sehat ketimbang hanya menawarkan simbol-simbol identitas,” ungkapnya.
Muhibbin yang juga mantan aktivis Mahasiswa ini juga berpesan kepada pelaku politik praktis untuk senantiasa bersaing secara sehat. Tujuan untuk meraih kekuasaan, menurutnya, harus dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.
Hal ini, lanjutnya, selaras dengan nilai juang dari para pejuang bangsa. Nilai-nilai kebaikan dan etika berpolitik itulah yang harus ditunjukkan oleh para politisi. Sehingga, diharapkan bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Soal ekonomi, ketahanan budaya dan seterusnya yang itu kita kenal sebagai high politics. Supaya para politisi juga memiliki awareness ke situ, tidak semata meraih jabatan politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf menegaskan, pihaknya tidak sekedar menentang pihak-pihak yang memainkan isu agama maupun isu primordial untuk mendulang suara. Menurutnya, isu agama tidak seharusnya menjadi senjata politik. Atas dasar itu, PBNU tak segan untuk melakukan perlawanan.
“Semua upaya untuk memperalat agama sebagai senjata politik, kami akan lawan,” katanya saat di Pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu (22/10/2022), seusai peringatan Hari Santri Nusantara (HSN).
Gus Yahya menegaskan, gaya politik bernuansa SARA harus dihilangkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Perhelatan Pemilu mendatang diharapkan dapat berjalan demokratis dan rasional, serta tidak memicu kegaduhan berlatar belakang agama, etnis maupun kelompok atau organisasi.
“Kami minta kepada pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan tentang para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik dan sebagainya,” ucapnya saat itu. (ari)
