Surabaya, MercuryFM – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus terus diperkuat untuk membangkitkan perekonomian warga desa. Bahkan kalau perlu, ada tambahan anggaran untuk memperkuat keberadaan BUMDes.
“BUMDes ini bisa dijadikan sarana membangkitkan ekonomi berbasis desa. Sesuai dengan petunjuk Presiden membangun suatu daerah dari pinggiran terlebih dulu,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim, Istu Hari Subagio usai melakukan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Jumat malam (24/4/2021).
Mantan Pangdam Bukit Barisan dan Gubernur Akmil ini mengatakan, masih banyak BUMDes di Jatim yang kondisinya tidak sehat. Menurutnya tidak sehatnya BUMDes lantaran SDM yang belum memadai.
“Maka kami usul agar kepala desa mendapatkan diklat dari BPSDM. Agar nantinya kepala BUMDes ini bisa menjadi semakin hebat dalam mengelola,” katanya.
Sementara itu Anggota Komisi A yang lain, Ahmad Tamim mengatakan agar BUMDes ini memberikan manfaat maka harus dilakukan pemetaan. Selain itu ia juga mengusulkan agar ada tambahan anggaran untuk BUMDes.
“Selain digerakkan, BUMDes diberi tambahan pendanaan. Jangan sampai orientasinya pada infrastruktur saja, tapi bagaimana dana ini supaya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat desa jadi balance. Ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi rakyat desa,” terangnya.
“Diharapkan desa bisa mengangkat potensi dan menggerakkan ekonominya untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang mapan untuk masyarakatnya,” lanjut pria yang juga mantan Sekretaris GP Ansor Jatim ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan, jumlah BUMDes sehat di Kabupaten Blitar menurun. Tahun 2020 ada sebanyak 70 BUMDes berstatus sehat. Kemudian cukup sehat 32 BUMDes, 53 dalam status tidak sehat, dan 65BUMDes tidak aktif. Sedangkan pada tahun sebelumnya, terdapat 82 BUMDes sehat. Cukup sehat 32 BUMDes, tidak sehat 52, dan tidak aktif 54 BUMDes.
“Pandemi Covid benar benar membuat BUMdes ikut terdampak. Ada BUMDes yang sebelumnya sehat menjadi tidak sehat,” katanya.
Untuk mengembangkan BUMDes agar menjadi penyumbang PAD, Mujianto mengatakan melakukan beberapa hal. Yakni mulai dari monitoring, evaluasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM.
“Setelah itu dilakukan pemetaan dan kerjasama dengan perguruan tinggi,” tuturnya.
Sedangkan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, Endah Binawati mengatakan 29 Kabupaten dan Kota Batu sudah memiliki BUMDes.
“Hanya saja belum semua desa dari wilayah tersebut memiliki BUMDes,” ujarnya. (ari)
