Surabaya, MercuryFM – Pimpinan DPRD Jatim meminta Gubernur dan Dinas Peternakan Jatim untuk berupaya keras melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian agar mendapatkan tambahan kuota vaksin ternak sapi.
Pasalnya pemberian vaksin PMK 9 botol untuk 900 ekor masih jauh dari ekpektasi populasi sapi di Jatim, yang saat ini mencapai 5 jutaan ekor sapi. Sehingga keseriusan Pemerintah Pusat juga sangat diharapkan untuk penanganan PMK di Jatim yang sudah dalam kondisi darurat ini.
“Kami memohon kepada Pemerintah Pusat untuk serius dalam menangani penyelesaian persoalan PMK di Jatim, serta memohon agar Pemerintah Provinsi Jatim terus mengupayakan pengadaan vaksin dari Pemerintah Pusat. 9 botol vaksin untuk 900 sapi sangat sangat kurang untuk penanganan PMK di Jatim,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak di ruang kerjanya, Kamis (23/6/2022).
Menurut Sahat, keseriusan pemerintah pusat saat ini sangat dibutuhkan karena kondisi peternak Jatim sudah makin resah. Sahat mencontohkan kondisi di Ponorogo, ratusan sapi mati karena PMK, bahkan sampai merepotkan pemerintah setempat untuk mengubur sapi-sapi yang mati akibat penyakit tersebut.
“Ratusan Sapi mati dan ini merepotkan pemerintah Ponorogo untuk menguburkan, karena kan harus diangkut secara khusus, sampai-sampai harus membuat kuburan massal. Ini kalau tidak ditangani dengan baik akan timbul bangkai dan akan berdampak pada kesehatan warga, dan timbul penyakit lain yang menimpa warga, ” ungkap Sahat.
Dengan kondisi ini, kata Sahat, Pemerintah Pusat tidak bisa lagi abai dalam pemberian vaksin dan harus secepat mungkin memberikan vaksin pada ternak sapi yang terkena PMK, agar tidak makin meluas.
“Kami minta Pemerintah Pusat untuk sungguh-sungguh dan secepatnya mengirim vaksin ke Jawa Timur, sebab jika tidak segera dikirimkan ke Jatim, saya khawatir ini akan makin meluas yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat,” desaknya.
“Apalagi sebentar lagi ada agenda keagamaan Idulqurban,” lanjutnya.
Sahat mengatakan Pemprov Jatim memang sudah membuat 81 titik lokasi penanganan PMK di Jatim. Namun saat ini kondisi penyebaran PMK makin meresahkan, apalagi tenaga kesehatan hewan sangat terbatas dibanding jumlah ternak yang terkena PMK.
Karenanya Sahat meminta Satgas Khusus Penanganan PMK di Jatim untuk bisa menampilkan data realtime, dan tidak mengandalkan data elektronik dengan menggandeng TNI-Polri, agar bisa dicari penanganan yang paling mungkin sembari menanti kedatangan vaksin.
“Kami berharap agar Satgas Khusus Penanganan PMK melakukan koordinasi dengan TNI-Polri melihat langsung kondisi sapi-Sapi dan berada di mana,” lanjutnya.
Tidak hanya soal vaksin, pria yang juga Sekretaris Partai Golkar Jatim ini meminta kepada Gubernur Jatim untuk memberikan stimulus bantuan, guna meringankan beban peternak yang sapinya mati karena PMK.
“Kita ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk membantu peternak, kami berharap Gubernur bisa membuat kebijakan penggunaan dana ini untuk meringankan beban peternak. Kami DPRD Jatim tentu akan sangat mendukung jika kebijakan ini diambil Ibu Gubernur. Dan kami meminta agar penanganan untuk PMK ini dilakukan sama seriusnya seperti saat penangan COVID 19,” pungkasnya. (ari)
