Sby,MercuryFM – Komisi E DPRD Jawa Timur menemukan kondisi Unit Pelayanan Teknis (UPT) milik Dinas Sosial Jatim yang kondisinya kurang layak. Banyak permasalahan seperti gedung yang perlu renovasi, jumlah karyawan tidak seimbang, hingga honor pegawai yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA) Situbondo di Banyuwangi misalnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono menyebut ada kekurangan di ruang belajar. Ia menilai kelas yang tersedia terlalu kecil untuk menampung jumlah penghuni sebanyak 60 anak.
“Ini saya kira perlu diperbaiki. Masak 69 anak belajar diruang yang kecil dan tidak layak apalagi masa pendemi saat ini,” ujar Artono, setelah melihat kondisi gedung UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA) Situbondo di Banyuwangi, yang juga diikuti anggota Komisi E lainnya, Zainiye dari Fraksi PPP serta Jajuk Rendra Kresna dan Suwandy dari Fraksi Partai Nasdem, Jumat, (23/10/20).
Artono politisi PKS ini mengakui, dari sejumlah kunjungan ke UPT milik Dinsos Jatim, rata-rata permasalahan adalah infrastruktur. Banyak bangunan yang kurang layak perlu direhab. Bahkan beberapa diantaranya membahayakan penghuni.
“Memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Kami sudah keliling rutin tiap bulan untuk kunjungi UPT milik Dinsos, mulai Pandaan (Pasuruan) sampai Banyuwangi. Nah dari situasi yang kita lihat, nanti kami sampaikan apakah perlu ada penambahan untuk rehabilitasi,” bebernya.
Artono juga menyinggung masalah gaji pegawai di UPT milik dinas sosial khususnya yang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Menurutnya, banyak dari mereka yang honornya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Masalah gaji ini juga disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim Zainiye. Politisi PPP itu mengakui perlunya peningkatan.
“Utamanya posisi kayak juru masak, tenaga konseling ya. Perlu ditingkatkan lagi. Ya minimal sesuai dengan UMK setempat” kata Zeny.
Catatan Zeny yang perlu perhatian yakni masalah jumlah pegawai. Dia menilai, perlu ada keseimbangan antara ratio pegawai yang menangani dengan penghuni.
“Kalau pun ASN dibatasi dengan pola rekrutmen dan jatah kuota, paling tidak posisi PTT, ini perlu menjadi perhatian serius,” tuturnya.
“Masih banyak UPT seperti ini Jumlah pegawai yang menangani penghuni panti tidak seimbang. Pegawai bahkan kurang. Bagaimana bisa maksimal kalau pegawai kurang,” lanjut anggota yang juga mantan Ketua DPRD Situbondo.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Jatim Restu Novi Widiani mengakui, kondisi UPT PPSAA Situbondo di Banyuwangi memang kurang. Di UPT yang menampung anak-anak perempuan ini sangat dibutuhkan ruang bimbingan dan bermain. Namun, perlu dihitung lagi mana yang paling mendesak untuk diperbaiki dibanding dengan UPT lain.
“Kami harus tetap berhitung, karena kita ada 30 UPT. Nanti kita akan adakan skala prioritas dulu,” kata dia. (ari)
