Sby, MercuryFM – Pansus Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) 2019 DPRD Jatim menemukan kegagalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam merealisasikan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKH) di Jatim pada 2019.
Kegagalan ini ditemukan pansus LKPJ DPRD Jatim setelah pansus mendalami laporan LKPj 2019 yang dibacakan Gubernur beberapa waktu lalu.
“Sudah dibacakan dan hasilnya banyak ketidakpuasan rekan-rekan pansus,” kata ketua Pansus LKPj DPRD Jatim Rohani Siswanto ketika dikonfirmasi, Rabu (22/04/20).
Menurut politisi Gerindra itu ada beberapa indikator yang membuat anggota Pansus tidak puas dengan kinerja Pemprov Jatim di bidang lingkungan.
“Yang pertama adalah capaian yang tidak memenuhi target, dan kedua adalah seakan-akan mengkambinghitamkan UMKM dan masyarakat dan tidak menyinggung sedikitpun perusahaan menengah dan besar,” tambahnya.
Padahal, kata Rohani, dari hasil temuan di lapangan, industri besar di Jatim juga menyumbang banyak polusi dan pencemaran Sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.
“Padahal hasil temuan banyak industri yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Ini pemprov kok malah menyalahkan peran UMKM menjadi salah satu indikasi gagalnya IKH Jatim,” pumgkasnya.
Dari data laporan LKPj Jatim 2019 yanh dibacakan Gubernur, untuk indikator Indeks Kualitas Air hanya terealisasi 52,24 dari target 55. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara, dari target 89,4 poin hanya terealisasi 83,32 saja. Untuk Indeks Tutupan Lahan dari target 63 hanya terealisasi 61,05 poin.
Dari data tersebut, Pemprov Jatim membeberkan beberapa alasan mengenai gagalnya capaian target itu. Diantaranya adalah banyaknya alih fungsi lahan pertanian, meningkatnya beban pencemaran limbah domestik dan meningkatnya jumlah industri UMKM. (ari)
