Sby,MercuryFM – Pro kontra muncul menanggapi wacana Mendagri Tito Karnavian yang mengusulkan pilkada asimetris. sikap kontra ditunjukkan oleh Fraksi Demokrat Jatim menyikapi wacana tersebut.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Sri Subianti pihaknya tidak sepakat bila wacana ini diterapkan dalam pilkada. wacana ini dinilai akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena pelaksanaannya tidak sama.
“Kenapa hal ini sampai digulirkan. Kalau asimetris diterapkan belum tentu diterima karena masyarakat ingin kebersamaan. misal kalau di A dipilih DPRD dan di B misalnya dipilih rakyat. ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial. masyarakat ingin disamakan tidak di bedakan dalam pilkada,’ ujarnya, Kamis (21/11/19).
Dia mengatakan, sebenarnya usulan dari pemerintah itu suatu kemunduran. Pasalnya, sejak tahun 2014 Fraksi Demokrat DPR RI sudah pernah mewacanakan hal itu tetapi ditolak.
“Suatu kemunduran kenapa tahun 2014 tidak direspon. Padahal Demokrat di DPR RI waktu itu sudah mewacanakan pemilihan langsung untuk di evaluasi. Kenapa kok gak direspon padahal itu bisa menghemat pengeluaran. kenapa saat ini diwacanakan lagi,” tandasnya.
Dijelaskan oleh Anti sapaan akrab Sri Subianti, sebenarnya bila tahun 2014 direspon apa yang diusulkan oleh Fraksi Demokrat, maka kekhawatiran yang dirasakan oleh mendagri terkait pemilihan yang mengeluarkan cost yang besar ini bisa di eliminir.
“Jadi ya kalau ini digulirkan dengan asimetris jelas akan menimbulkan tentangan yang cukup kuat dari masyarakat. kecemburuan sosial akan terbentuk dan ini tidak baik bagi sebuah demokrasi di negara ini,” ungkapnya.
Meski demikian, Sri Subianti mengaku setuju dengan evaluasi pilkada langsung. Menurut dia, banyak kekurangan dari pilkada langsung dan berpotensi pemenangnya berurusan dengan kasus hukum. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan selama pilkada cukup besar.
“Kalau dievaluasi pelaksanaan pilkada oke lah kita sepakat. Tapi harus satu putusan. langsung atau tidak. jangan disini langsung pelaksanaan pilkadanya di sana tidak langsung,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewacanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) asimetris. Dalam sistem itu, ada kemungkinan suatu daerah menggelar pemilihan langsung maupun tidak langsung tergantung kondisi daerah yang akan melakukan pilkada nantinya. (ari)
