Medan,MercuryFM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berjanji, akan menyelesaikan kasus pertanahan di Sumut secepatnya, seperti yang banyak dilaporkan ke DPDRI. Bahkan pria yang pernah menjadi ketua umum PSSI ini berjanji, tahun 2020 ini sebanyak 30 persen kasus pertanahan di Sumut akan diselesaikan.
“Permasalahan pertanahan kita, baik HGU dan eks HGU dalam proses. Secepatnya, tahun ini kami targetkan 30% selesai,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah, didepan ketua DPD RI AA Mahmud LaNyalla Mattalitti dan rombongan DPD yang berkunjung ke Sumut dan diterima Gubernur Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jl Jenderal Sudirman, Kamis (17/09/20).
Bahkan untuk tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan, yang juga ditanyakan oleh Ketua DPD, Gubernur mengatakan itu sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses. “Sudah ada perintah untuk dipindah ke Kabupaten Langkat,” ungkap Edy.
Sementara itu terhadap upaya DPD RI untuk memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Gubernur Edy sangat berharap dapat segera dilakukan. “Kita punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” ujar mantan Pangkostrad TNI itu.
Selain persoalan sengketa lahan dan tanah dan dana bagi hasil sawit, dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumatera Utara. Di antaranya, Kaldera Toba, Rusunawa yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat, LRT Mebidang dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center.
Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu juga mendorong Pemprov Sumut untuk mencari cara guna meningkatkan volume ekspor Kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari 6 negara buyer, yakni Amerika, Jerman, Jepang, Korea, Belanda dan China. “Setahu saya, mereka masih membutuhkan lebih dari yang selama ini dapat dipenuhi oleh Sumut,” tukasnya.
Sementara terkait penanganan Covid-19, Senator Sumut yang ikut dalam pertemuan, Badikenita Sitepu, mengingatkan pentingnya memperhatikan kepulauan Nias. Mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di kepulauan tersebut. Apalagi dari sebelumnya, nol kasus, minggu ini telah terkonfirmasi 106 positif Covid-19.
“Betul, karena itu kami membuka posko di sana, untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meskipun bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang),” jelas Gubernur Edy.
Dalam kedatangannya di Sumut, LaNyalla, selain ditemani Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, juga didampingi empat Senator asal Sumatera Utara, Pdt. Willem TP Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh dan Badikenita Sitepu. Juga tampak Senator Fachrul Razi (Aceh) Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta) serta Rahmat Shah, mantan anggota DPD RI yang juga Ketua PMI Sumatera Utara. (ari)