Sby,MercuryFM – Keberhasilan Pemprov Jatim yang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI diapresiasi Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim. Apalagi keberhasilan WTP tahun ini untuk APBD 2019 tersebut yang diserahkan BPK RI hari ini, menambah daftar panjang keberhasilan Pemprov Jatim mendapatkan WTP 9 kali berturut turut.
“Ini menunjukkan bahwa komitmen dan upaya nyata baik dari DPRD Jatim dan pihak manajemen Pemprov Jatim untuk terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan benar,” terang Kodrat yang juga anggota Komisi E ini.
Meski penyampaian dari anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar dilakukan secara virtual, kata Kodrat proses penghargaan tersebut berjalan sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
“Kami terus berharap Pemprov Jatim mempertahankan atas raihan Opini WTP ini. Jangan sampai lengah dan kendor dalam mengelola keuangan,” harapnya.
Sementara, anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar menyampaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Disamping itu, sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan pasal 17 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK.
Hal ini, kata dia, untuk menjelaskan LHP BPK yang telah diperiksa kepada DPRD dan Gubernur selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003.
“Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan oleh entitas dalam laporan keuangan dengan didasari atas kesesuaian standar,” bebernya. (ari)
