Surabaya, MercuryFM – Penghentian pembayaran iuran BPJS untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) dilingkungan dinas Pendidikan Jatim oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, serta menyerahkan pembayaran iuran tersebut pada kebijakan sekolah, terus mendapat sorotan kalangam DPRD Jatim.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono meminta agar kepala Dinas Pendidikan yang mengeluarkan nota dinas terkait hal itu untuk mengkaji ulang dan mencabutnya.
“Pemberian BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di Jawa Timur merupakan salah satu bentuk mensejahterakan mereka untuk jaminan kesehatan. Tentunya ini jika dihentikan dan diserahkan kepihak sekolah akan menimbulkan masalah baru di sekolah nantinya” ujarnya, Rabu (17/04/24).
Kata Blegur, masing-masing sekolah tentu akan kesulitan untuk mencarikan pos anggaran guna menanggung beban tanggung pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD.
“Saya teringat dulu bu gubernur Khofifah ditahun 2023 lalu dengan tegas mengeluarkan larangan bagi komite sekolah dan kepala sekolah untuk menarik sumbangan atau pungutan liar (pungli) di luar ketentuan yang berlaku. Sehingga bila ini tanggungan membayar iuaran BPJS ujung ujungnya akan dibebankan orang tua. Dari mana sekolah mempunyai anggaran untuk itu?. Kita harus lihat kondisi kemamouan sekolah juga,” jelasnya.
Kata politisi yang akan kembali menjadi anggota DPRD Jatim hasil Pemiku 2024 kemarin, jika nantinya kemampuan sekolah mengalami keterbatasan anggaran, bisa dipastikan pembayaran BPJS kesehatan GTT dan PNPNSD disekolah tersebut terancam tak bisa terbayarkan.
“Lalu kalau tak dibayar, tentunya pembayaran bulanannya akan macet atau bahkan bisa tak terbayarkan. Saya berharap keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut dikaji ulang,” ucapnya.
Tak hanya itu, Blegur, juga sangsi jika ini benar-benar diberlakukan, tentunya akan menuai protes dari GTT dan PNPNSD di Jawa Timur.
“Paling tidak mereka akan menggelar aksi penolakan di semua daerah di Jawa Timur. Ini harus diantisipasi,” ungkapnya.
Golkar, kata Blegur, melalui fraksi Golkar DPRD Jawa Timur siap untuk pasang badan untuk GTT dan PNPNSD Jawa Timur. Agar hak mereka akan kesehatan melalui jaminan BPJS untuk tetap dibiayai oleh Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Pendidikan Jatim.
“Kalau kendalanya tak ada anggaran, lebih baik dirapatkan dan Golkar akan berusaha memperjuangkan anggaran tersebut yang merupakan tanggungjawab bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur,” pungkas pria yang juga Bendahara Partai Golkar Jatim ini.
Sekedar diketahui,Kesejahteraan para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) di lingkungan Dinas Pendidikan di Jawa Timur terancam dalam hal jaminan kesehatan terancam.
Pasalnya Dinas Pendidikan Jawa Timur melalui surat nota dinas nomor 900.1/1701/101.5/2024 yang ditujukan kepala cabang Dinas Pendidikan se Jawa Timur dan ditandatangani langsung oleh kepala dinas Aries Agung Paewai tersebut, akan menghentikan pembayaran iuaran BPJS bagi Guru tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) lingkungan Dinas Pendidikan di Jawa Timur.
Dalam nota dinas yang ditandatangani oleh pria yang juga pj walikota Batu itu disebutkan alasan meghentikan tanggungjawab untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di Jawa Timur dikarenakan terjadi perubahan anggaran. Sehingga ltidak mencukupi membayar iuran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD tersebut. Dan pembebanan pembayaran kedepan untuk mereka dialihkan kepada pihak sekolah. (ari)
