Surabaya, MercuryFM – Pembentukan Satgas Covid-19 di tingkat sekolah perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembelajaran tatap muka yang akan diselenggarakan awal tahun ajaran baru 2021-2022 mendatang.
Penegasan ini dikatakan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di depan perwakilan guru yang tergabung dalam PGRI dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK dan SLB se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/5/2021).
Menurut Gubernur, pelaksanaan sekolah tatap muka harus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 Maret 2021. SKB tersebut mengamanatkan pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2021-2022, segala persiapan harus dilaksanakan termasuk pembentukan Satgas Covid tingkat sekolah.
Kata Khofifah, Tim Satgas Covid-19 pada tiap sekolah harus dibentuk sesuai dengan kearifan lokal, misalnya guru dan murid yang tergabung dalam OSIS di sekolah tersebut.
“Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah harus dipastikan clear. Kalau tidak ada satgasnya, maka guru akan kesulitan untuk menertibkan disiplin protokol kesehatan. Kalau anggota satgasnya teman sebaya akan lebih mudah mengingatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan di sekolah,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, Tim Satgas Covid-19 itu nantinya akan menertibkan protokol kesehatan, mengecek jadwal penyemprotan disinfektan di sekolah dan kelas, stok masker untuk yang lupa membawa masker dan lain sebagainya.
Selain satgas, dalam proses pembelajaran tatap muka, pihaknya juga menekankan semua guru harus sudah divaksin, khususnya guru untuk sekolah SLB, SMK dan SMA yang menjadi wewenang Pemprov Jatim.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Jatim berkoordinasi dengan Kepala Dinkes kabupaten/kota se-Jatim untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik selesai seratus persen sampai akhir Juni. Karena itu, kata Gubernur Khofifah, data vaksinasi guru harus terus dimonitor.
“Kita harus terus monitor berapa banyak guru yang sudah selesai divaksin, berapa yang baru divaksin sekali, berapa yang belum sama sekali. Termasuk di kabupaten/kota mana saja harus dimaksimalkan,” pinta gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Pada kesempatan ini, Ketua Umum Muslimat NU ini kembali mengingatkan penyebaran Covid-19 masih berlangsung. Varian baru Covid-19 sudah ada yang masuk di Jatim . Karenanya perlu menjadi perhatian bersama, terkait penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat, sehingga interaksi saat pembelajaran berlangsung dapat dikendalikan.
“Mari semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jangan sampai lengah. Para kepala sekolah dan guru harus dapat mengendalikan antara gas dan rem,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, hingga saat ini 38 bupati/walikota sudah memberikan rekomendasi untuk SMA, SMK dan SLB yang sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka.
Terkait vaksinasi para guru, Wahid Wahyudi mengatakan, para guru SMA, SMK dan SLB yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 dua kali sebesar 38 persen.
“Kami berharap kepada jajaran Dinkes Jatim pada Bulan Mei 2021 atau Juni 2021, tenaga pendidik dan guru 100 persen sudah divaksinasi 2 kali. Supaya pendidiknya sehat, psikologis masyarakat bisa menerima pembelajaran tatap muka dengan tenang. Sehingga rencana kami tatap muka pada awal tahun ajaran 2021/2022 yaitu pada 5 Juli 2021 dapat berjalan aman,” pungkas Wahid. (ari)
