Surabaya, MercuryFM – Bebetapa catatan diberikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Jatim, meski mereka menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim tahun anggaran 2023, yang dibacakan dalam rapat Paripurna DPDR Jatim, yang dipimpin Wakil.Ketua DPRD Jatim Amwar Sadad dan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, Rabu (15/05/24).
Seperti dalam Laporam akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim yang disampaiakan Juru Bicara Fraksi PDIP Rachmawati Peni Sutantri, mengatakan dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 terdapat 2 yang tidak mencapai target. Yakni Indeks Gini dan Indeks Theil.
“Sepanjang empat tahun kepemimpinan Gubernur, Indeks Gini relatif tidak bergerak dan belum mengalami perbaikan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun 2023 maupun dokumen LKPJ Gubernur tahun 2023 serta Dokumen Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur TA 2023 tidak memberikan penjelasan yang komprehen sif tentang strategi eksekutif untuk memperbaiki keadaan ini,” terangnya.
“Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa tidak adanya perbaikan (penurunan) Indeks Gini menun jukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi tidak berjalan dengan baik, sehingga up aya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang adil menjadi tidak efektif,” lanjutnya.
Peni menambahkan Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan bahwa Indeks Theil bersama Rasio Indeks Gini adalah dua IKU yang tidak tercapai pada kinerja tahun 2023. Indeks Theil yang mengukur kesenjangan pendapatan antar wilayah.
“Oleh karenanya, perlu dipahami bersama bahwa perkem bangan Indeks Theil meskipun masih masuk ke dalam kate gori rendah (kurang dari 0,4), namun sesungguhnya perkembangan yang ada itu tidak cukup mengindikasikan adanya penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur sebagaimana ditetapkan,” jelasnya.
Catatan lainnyan juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika yang berharap Pemerintah Provinsi mnindaklanjuti beberapa rekomendasi yang sebelumnya telah disampikan oleh pansus pada LKPJ tahun 2023.
Kedua lanjut Pranaya, etiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dan dalam jumlah besar; setelah direalisasi untuk belanja wajib/mandatory, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektip untuk membantu kesulitan rakyat terutama ketika terjadi anomali harga kebutuhan pokok.
“Termasuk penggunaan sisa belanja tak terduga agar lebih bernilai guna, bila perlu dengan cara Perubahan APBD mendahului,” terangnya.
Selain itu kata Pranaya, Fraksi Golkar meminta untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dipertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan sebagai Badan Usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan.
“Untuk itu perlu direview kemanfaatan Perda Resi Gudang yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.
Fraksi Golkar lanjut Pranaya juga mengharapkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara efektif, demi menujang peningkatan PAD.
“Fraksi Partai Golkar juga mengharap perhatian penggunaan dana cadangan untuk Pilkada di tahun 2024, agar digunakan sesuai proporsinya dan dipertanggungjawabkan. Termasuk anggaran Belanja Hibah dalam kapasitas cukup besar juga harus digunakan benar-benar fokus untuk program yang tepat sasaran diluar program Dinas/SKPD,” lanjutnya.
Fraksi Partai Golkar jelas Pranaya juga menyoroti Capaian indeks kemiskinan, indeks theil dan gini ratio.
“ini merupakan penilaian yang dekat dengan kemiskinan dan kesenjangan, karena itu perlunya disiapkan program Urusan terkait Pelayanan Dasar serta Kebijakan solusi sehingga angka kemiskinan dapat terkendali signifikan,” pungkas pria yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jatim. (ari)
