Sby, MercuryFM – Anggota Watimpres Soekarwo melihat sah saja bila ada daerah yang ingin menetapkan status Lockdown. Asalkan tidak membuat masyarakat takut beraktivitas.
Hal ini menyusul adanya beberapa daerah yang melakukan penutupan (Lockdown) tempat wisata dan lembaga pendidikan sementara waktu, seperti yang dilakukan DKI Jakarta dan Kota Solo.
“Kalau Indonesia ada daerah di lockdown boleh-boleh saja asalkan kemudian jangan menakuti,” ujar Soekarwo usai mengisi kuliah umum di Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu (14/03/20).
Meski begitu, kata Soekarwo, lebih baik kepala daerah bergerak hingga ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tenang dan tidak panik. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas.
Menurutnya, salah satu langkah, lanjutnya, yang bisa dilakukan kepala daerah adalah dengan memaksimalkan peran tiga pilar pemerintahan desa yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Lurah untuk menjaga kondusivitas. Mensosialisasikan pencegahan penyebaran Virus Corona.
“Ada tim yang harus turun, pelayanan masyarakat di bawah setingkat Puskemas dan Pustu harus tetap jalan walaupun lockdown, jangan membuat situasi menakutkan,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019 itu juga menyarankan kepala daerah tidak membuat keputusan sendiri-sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Terlebih, kata Soekarwo, Presiden Jokowi melalui Keppres no 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) telah membentuk tim.
Pimpinannya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
“Ini harus satu komando, memang sudah masuk kategori krisis,” pungkas Soekarwo.
Akibat virus yang akarab disebut covis-19 ini, telah mewabah di Indonesia bahkan telah membawa korban Mentri Perhubungan Budi Karya… positif terkena virus ini, membuat beberapa daerah muali berfikir untuk melakukan Lockdown. Diantara yang sudah melakukan Provinsi DKI dan Kota Solo.
Data terbaru, angka penderita mencapai 69 orang, dengan empat meninggal. (ari)
