Sby,MercuryFM – Langka nya gula dipasaran yang terjadi saat ini yang imbasnya terjadi lonjakan harga gula dipasaran yang mencapai 18.000 perkilogram harus segera disikapi oleh pemerintah. Apalagi kondisi Gudang Bulog di seluruh Indonesia sudah kosong.
Menyikapi hal ini Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin, mendesak pemerintah untuk segera menjawab atas kelangkaan gula. Manakala, memang hasil pertanian yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, maka tidak ada solusi yang bisa diberikan selain import.
“Hari ini sudah perlu impor, tidak ada jawaban lagi. Karena di Gudang Bulog di seluruh Indonesia memang sudah tidak ada,” katanya di Surabaya, Jum’at (13/03/20).
“Saya sudah pengecekan stok gula di Gudang Bulog. Hasilnya, dari laporan Bulog sendiri gula memang sudah tidak ada stok sama sekali,” lanjutnya.
Dengan hal itu maka pihaknya meminta agar pemerintah segera membuka kran impor gula untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat dipasaran.
“Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Maka permintaan akan gula akan tinggi dan imbasnya bila stok kurang maka harga akan semakin tinggi dan ini memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Menurut mantan Bupati Probolinggo ini, kedepan manajemen pergulaan secara nasional harus dilakukan perombakan sehingga stok gula bisa terjaga.
“Kalau ini akan dilakukan budidaya gula tentunya harus membenahi manajemen yang selama ini tidak rasional dan tidak demokratis. Karena masih ala-ala Belanda,” ujarnya.
Menurut Hasan, petani yang ingin bercocok tanam tebu selalu keluhannya pada rendemen.
“Rendemen mulai saya kecil sampai punya cucu selalu bunyinya di angka 6 sampai 7. Tidak pernah 9 dan 10,” imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, subsidi diberikan pemerintah nantinya secara langsung tidak melalui asosiasi apapun. Agar seluruh subsidi yang diberikan pemerintah dari uang rakyat langsung kepada rakyat, bisa dirasakan langsung tidak perlu lewat asosiasi.
“Tentunya memberikan subsidi langsung kepada rakyat, tidak melalui asosiasi. Pokoknya hapus adanya asosiasi tentang petani tebu,” tegasnya.
Dijelaskan Hasan, asosiasi apapun yang membuat masyarakat enggan menanam tebu hendaknya dibubarkan. Sebab, di desa sudah ada manajemen bagus yang sedang tren yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
“Jadi, berikan subsidi itu kepada BUMDes. Karena BUMDes itu tahu secara langsung siapa pemilik tanah dan siapa yang mempunyai hak untuk mendapatkan subsidi. Inilah selama ini permainan-permainan yang kotor, yang harus sudah dibenahi oleh pemerintah,” pungkasnya. (ari)
