Sby,MercuryFM – Kinerja Biro Perekonomian Pemprov Jatim dan jajaran Komisaris PT Bank Jatim kembali jadi sorotan tajam Komisi C DPRD Jatim. Janji Biro Perekonomian dan jajaran Komisaris untuk memberikan laporan perkembangan rekrutmen direktur utama dan direktur konsumer, ritel dan usaha syariah PT Bank Jatim ternyata tak kunjung ditepati.
Padahal komitmen untuk memberikan laporan perkembangan rekruitmen telah disepakati pada Desember 2019, pasca tidak lolosnya calon Dirut Bank Jatim hasil RUPS tahun 2019 oleh OJK.
“Hari ini kami mengundang Biro Perekonomian bersama jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jatim untuk menanyakan komitmen tersebut. Namun mereka ijin tidak bisa hadir karena ada kegiatan, sehingga Komisi C DPRD Jatim kecewa,” ujar Mohammad Fawait ketua Komisi C DPRD Jatim, Kamis (12/3/2020).
Menurut politisi asal Fraksi Partai Gerindra tujuan Komisi C DPRD Jatim melakukan pengawalan dan pengawasan rekrutmen jajaran direksi Bank Jatim karena mereka tidak ingin kegagalan dua orang calon direksi lolos dalam uji kompetensi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satunya posisi Dirut terulang kembali.
“Ketidaktransaparanan ini justru menguatkan dugaan ada yang tidak beres dalam rekrutmen jajaran direksi Bank Jatim,” dalih politisi asal Kabupaten Jember.
Sebagai institusi pemerintahan daerah yang dilindungi aturan perundang-undangan, lanjut Fawait, pihaknya tentu ingin laporan yang disampaikan itu dalam bentuk tertulis. Ia menyesal justru informasi perkembangan rekrutmen jajaran direksi Bank Jatim diperoleh dari media.
“Sampai detik ini saya belum tahu ada berapa orang yang mendaftar dan mengikuti proses assesment calon direksi Bank Jatim karena kami belum mendapatkan laporan sama sekali,” bebernya.
Diakui Fawait, Komisi C memiliki tanggungjawab untuk mengawal BUMD andalan Pemprov Jatim itu tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah kondisi perekonomian global yang melemah.
“Bank Jatim itu andalan BUMD Jatim dalam memberikan PAD bagi Pemprov Jatim. Selain itu Bank Jatim juga diharapkan mampu menjadi pengungkit perekonomian Jatim sehingga kondisi perekonomian tidak terlalu berpengaruh bagi Jatim,” harapnya.
Senada, anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, H Rofik menambahkan bahwa ketidaktransparanan Biro Perekonomian dan jajaran Komisaris Bank Jatim patut diduga bentuk kesengajaan atau justru mereka tidak tahu dengan tupoksinya.
“Kalau sampai tidak mengerti tupoksi, yah kebangeten, masak Gubernur Jatim memilih orang yang tidak berkompeten,” sindir politisi asal Fraksi PPP DPRD Jatim.
Jika sampai pada pertemuan mendatang Biro Perekonomian dan jajaran Komisaris mangkir atau tidak lengkap, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk mengusir atau membatalkan pertemuan.
“Kalau perlu Komisi C akan interupsi Gubernur Jatim saat menghadiri rapat paripurna,” pungkas politisi asal Lumajang ini. (ari)
