Sby, Mercury – Persoalan bantuan terhadap masyarakat terkait dampak covid terus muncul. Hal ini tampak pada aduan masyarakat yang disampakan kepada anggota Partai Keadilaan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN).
Dalam hari aspirasi yang merupakan program PKS untuk anggotanya di DPRRI dan DPRD provinsi dan Kota Kabupaten yang berlangsung hari ini, masyarakat yang memanfaakan hari aspiraai PKS ini, mengeluhkan persoalan bantuan dampak covid khususnya dari provinsi yang dijanjikan sampai sekarang masih banyak yang belum mendapatakan.
Seperti yanh disampaikan Supardi, warga Kedinding Surabaya yang mengeluhkan bantuan Pemprov terdampak Covid-19. Sebab sampai saat ini pihaknya belum menerimanya.
“Kami didata saja oleh pak RT dan pak RW yang katanya mau diberi bantuan dari Pemprov. Rumah kami juga disurvei untuk kelayakan menerima bantuan tersebut. Tapi sampai sekarang tak ada sama sekali bantuan dari Pemprov untuk kami,” jelasnya.
Supardi mengatakan pihaknya berharap Pemprov Jatim khususnya gubernur Khofifah merealisasikan bantuan tersebut, mengingat dampak Covid-19 sangat terasa sekali mengganggu perekonomian masyarakat.
“Kami rakyat kecil sangat membutuhkan bantuan dan perhatian Pemprov. Bukan dijanjikan janji saja saat pilgub,” terangnya.
Pria yang juga berprofesi sebagai Ojek Online (Ojol) ini, juga berharap ada kebijakan untuk para Ojol disaat pandemi ini.
“Kebijakan ini sangat kita nantikan untuk kami para pengemudi ojol. Pandemi covid yang terjadi benar benar membuat damapak yang cukup berat bagi ojol. Kebijakan pusat yang diberikan untul ojol seperti kelonggaran cicilan kendaraan ternayat tidak semuda yang diinginkan pemerintah ketika dilapangan,” urainya.
Menanggapi hal ini, Sementara itu, anggota PKS DPRD jatim yang juga ketua Fraksi FKBN DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persaoalan yang disampaiakan masyarakat ini.
Dirinya kata Dwi memang banyak menerima keluhan persoalan bantauan ini yang disampaikan masyarakat kepada dorinya baik ketika dirinya turun ke masyarakat maupun yang disampaikan melalui media sosialnya atau melalui pesan ditelpon genggamnya.
“Keluhan ini memang kerap kita terima. Untuk itu kita akan segera menindaklanjuti dengan meminta agar pemrov Jatim segera melakukan lahkah langkah kongkrit agar persoalan ini segera diatasi dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” ujarnya, Senin (11/05/20).
Sementara itu anggota DPRD Jatim dari PKS lainnya, Lilik Hendarwati mengatakan, khusus Ojek Online (Ojol), pihaknya berharap gubernur Jatim membuat kebijakan terhadap Ojol saat pandemi covid saat ini. Bahkam kedepan perlu juga dipikirkan Perda yang melindungi keberadaan Ojol di Jatim.
