Sby,MercuryFM – Komisi A DPRD Jatim kebut pembahasan RAPBD Jatim dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitranya. Bahkan mereka menggelar di hari libur, tiga hari berturut turut yakni sejak Jumat sampai Minggu (8-10/11/19).
“Mau maghrib belum kelar,” begitu tulis salah satu anggota Komis A DPRD Jatim di unggahan medsosnya, Minggu petang (10/11/2019).
Namun sayang dalam membahas anggaran di mitra komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan ini dilakukan secara tertutup. Bahkan rekan wartawan yamg mencoba masuk untuk bisa melihat dan mendengar suasana hearing komisi A, diminta untuk keluar.
“Maaf mas tertutup ya mas,” kata salah satu orang berpakaian batik hijau kepada wartawan, sembari kembali menutup pintu Komisi A DPRD Jatim.
Yang lebih ironis lagi rapat komidi A tadi, Minggu (10/11/19j), juga tidak dhadiri ketua Komisi A, Istu Hari Bagio. Politisi partai Golkar itu kabarnya sedang urusan pribadi di luar Provinsi Jatim. Alhasil, hearing kali ini dipimpin oleh Wakilnya yakni Bayu Airlangga dan Hadi Dediansyah.
Wakil Ketua Komisi A Hadi Dediansyah mengatakan, tidak hadirnya Ketua Komisi A sudah ada izin sebelumnya dan disampaikan kepada anggota lainnya.
“Ketua Komisi A sudah pamit. karena ada wisuda purnatugas di Magelang, sudah izin ke kami karena beliau juga merupakan momentum satu kali dalam seumur hidup, makanya memilih itu daripada membahas anggaran rakyat,” katanya saat ditemui disela hearing, Minggu (10/11/2019).
Meski demikian, Hadi menegaskan bahwa pihaknya sudah menghandel dan membackup tugas-tugas Komisi A DPRD Jatim. Menurut dia, komisi A bukanlah milik perseorangan saja.
“Secara etika politik, saya rasa itu kebijakan politik masing masing, ya. Kalau bicara wakil rakyat mestinya mengedepankan kepentingan rakyat. Tapi kalau ada persoalan pribadi itu wilayah yang tidak bisa kita sentuh karena itu hak sebagai anggota pribadi,” terangnya.
Pembahasan RAPBD 2020 kali ini diakui Hadi sangatlah mepet. Sebab, agenda DPRD diikuti dengan kunjungan dan kegiatan-kegiatan partai. Saking sibuknya, Komisi A baru bisa menggelar rapat di last minutes.
“Untuk pembahasan kita diberi waktu sangat mepet. Mangkanya komisi A ambil waktu saat libur. Mau tidak mau, komisi A walaupun hari libur kita terjang. Karena ini juga menyangkut masalah masyarakat Jatim, kalau sampai komisi dengan mitranya tidak membahas anggaran saya rasa yang dirugikan masyarakat Jatim,” papar politisi partai Gerindra ini.
Sekedar diketahui, dari total Rp 33,7 Triliun Belanja pada Rancangan APBD Jawa Timur yang kini sedang dibahas DPRD JAtim, Komisi A cukup mendapat porsi yang besar. Berdasarkan nota keuangan Gubernur Jatim, Komisi A dan mitra kerjanya di OPD Pemprov estimasi alokasi anggaran sekitar Rp 1,6 Triliun yang bakal dibahas. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah OPD.
Antara lain Satpol Pamong Praja Rp46,7 miliar, Dinas Kominfo Rp 66,5 miliar, Anggaran Gubernur-Wagub Rp27,8 miliar, Anggaran DPRD Jatim Rp 106,2 miliar, Kesekretariatan (Biro Humas Protokol, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, dll) Rp513,7 miliar.
Kemudian Sekretariat DPRD Jatim Rp 309,7 miliar, Inspektorat Rp79,6 miliar, Badan Kepegawaian Daerah Rp47,7 miliar, Badan Pengembangan SDM (d/h Badiklat) Rp154 miliar, Badan Penelitian Dan Pengembangan Rp 41,8 miliar, Badan Penghubung Daerah Jakarta Rp 53,1 miliar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp36,2 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp67,3 miliar.
Ditambah lagi anggaran di Lima Bakorwil seperti Bakorwil Bojonegoro Rp18,4 miliar, Bakorwil Malang Rp17,2 miliar, Bakorwil Pamekasan Rp16,5 miliar, Bakorwil Jember Rp16,1 miliar, Bakorwil Madiun Rp21 miliar. (ari)
