Sby,MercuryFM – Penprov Jatim diminta untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar proses pembangunan bisa tetap berjalan. Hal ini perlu dilakukan karena pandemi covid-19 memaksa Pemprov Jatim refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan covid-19. Yang imbasnya proses pembangunan terancam stagnan akibat minimnya anggaran untuk pembiayaan pembangunan.
Apalagi Jatim dibawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak memiliki program Nawa Bhakti Satya yang dijabarkan dalam RPJMD Jatim melalui pembangunan konektivitas antar kawasan di Jatim.
Bahkan visi dan misi besar gubernur perrempuan pertama di Jatim itu berhasil disinergikan dengan program strategis nasional (PSN) hingga munculnya Perpres No.80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
“Misi besar itu hanya akan menjadi mimpi yang tak kunjung terealisasi jika Pemprov Jatim tidak lebih kreatif mencari sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan mulai sekarang,” ujar Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani, Rabu (08/07/20).
Menurut politisi asal PBB, berdasarkan data tentang PAD sebesar lebih dari 19.4 triliun, menunjukkan bahwa kontribusi terbesar disumbangkan oleh Pajak-Pajak terkait Kendaraan bermotor. Antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 6.9 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 4.3 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) sebesar 2.4 triliun.
Pendapatan lain yang berkontribusi besar adalah Pajak Rokok sebesar hampir 2 triliun, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana yang terbesar dari Rumah Sakit.
“Tapi untuk pendapatan BLUD dari Rumah Sakit apabila di belanja hampir keseluruhan dimasukkan kembali ke masing-masing Rumah Sakit. Sedangkan BLUD di luar Rumah sakit belum memberikan hasil yang signifikan,” ungkap Mathur.
Karena itu kata politis asli madura ini, perlu menjadi pemikiran bersama bila PAD hanya mengandalkan pada sektor PKB dan Pajak Rokok. Padahal ada sektor yang telah mendapatkan kucuran investasi langsung dari APBD seperti BUMD maupun BLUD diluar Rumah Sakit belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.
“Untuk itu pemprov perku lakukan paparan detail tentang strategi pengembangan sumber-sumber PAD yang strategis diluar, untuk kepentingan dimasa-masa yang akan datang sesuai perkembangan,” harapnya.
Secara khusus, lanjut Mathur pada kontribusi dari deviden BUMD milik Pemprov Jatim terhadap PAD Jatim belum menunjukkan ada peningkatan signifikan. Terutama di PT. Jamkrida Jatim, PT. Jatim Graha Utama, PD Air Bersih, dan PT. Panca Wira Usaha. Padahal cukup besar penyertaan modal serta aset yang telah dikelola oleh BUMD-BUMD tersebut.
Untuk itu katanya perlu ada penjelasan lebih detail tentang kondisi yang sebenarnya dan langkah-langkah konkrit dari Pemprov Jatim untuk melakukan perbaikan maupun langkah profesional.
“BUMD harusnya bisa lebih ditingkatkan kinerjanya lewat penataan direksi dan komisaris yang kompeten dan profesional termasuk jumlah anggota komiaris perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil, bukan untuk balas jasa dan bagi-bagi jabatan,” sindir anggota Komisi E DPRD Jatim. (ari)
