Sby,MercuryFM – Pasca berakhirnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya (Surabaya, Gresik dan Sidoarjo), Partai Golkar berharap Walikota Surabaya Tri Rismaharini memperketat kebijakan ditempat publik.
Ketua DPD Golkar Surabaya, Blegur Prijanggono, kondisi yang terjadi di Surabaya saat ini cukup dilematis ketika kebijakan PSBB dihentikan.
“Kalau PSBB diberlakukan tentunya akan mengganggu perekonomian, namun disisi lain Surabaya sudah masuk zona merah pekat dalam pandemic Covid-19. Hal inilah juga menjadi ancaman bagi warga Surabaya,” jelasnya, Selasa (09/06/20).
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini juga mengatakan, Partai Golkar berharap Pemkot Surabaya harus membuat tindakan-tindakan yang lebih ketat untuk penerapan protokol kesehatan demi memutus mata rantai pandemic Covid-19. Misal pasar tradisional selama PSBB diberlakukan kurang menerapkan protokol Covid- 19.
“Kebijakan yang harus diterapkan benar-benar untuk memutus pandemi. Selama ini di pasar-pasar tradisional sering dijumpai tak disiplin protokol Covid-19. Ini yang harus diperhatikan Pemkot Surabaya,” ungkapnya.
Mantan anggota DPRD kota Surabaya ini mengatakan dalam upaya memutus pandemi Covid-19 pasca dicabutnya PSBB, maka perlu dilakukan kedisiplinan semuanya mulai dari Pemkot Surabaya hingga masyarakat sendiri.
“PSBB sudah tidak diberlakukan, maka mulai hari ini kedisplinan harus ditegakkan agar protokol Covid-19 bisa berjalan dan pandemi bisa diturunkan di kota Surabaya,” jelasnya.
Sementara itu soal kehadiran TNI dalam penegakan kedisiplinan penegakan aturan protokol Covid-19, Blegur mengatakan keberadaan TNI hanya memastikan agar penegakan disiplin protokol Covid-19 benar-benar dijalankan.
“Kewenangan TNI jika diturunkan hanya sebatas untuk melakukan penegakan disiplin Covid-19 saja. Tak lebih dari itu. Kami melihat masyarakat di Surabaya masih kurang akan penerapan protokol Covid. Sehingga penegakan ini harus benar benar dari kesadaran masyarakat Surabaya sendiri,” pungkasnya. (ari)