Surabaya, MercuryFM – Pro dan kontra kebijakan pemerintah yang melarang mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021 terus bermunculan. Apalagi kebijakan tersebut tidak diiringi kebijakan yang sama di sektor pariwisata. Di satu sisi, pemerintah melarang mudik lebaran, tapi di sisi lain justru pemerintah membuat kebijakan tetap membuka tempat-tempat wisata.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak beralasan, tetap dibukanya tempat wisata dengan pelarangan mudik, adalah dua hal yang berbeda dalam penanganan penyebaran Covid-19.
Kata Emil, di tempat wisata masih bisa dilakukan pencegahan dengan keberadaan petugas di sana. Sedangkan mudik, ujar dia, terjadi mobilisasi massif warga yang bakal sulit dikendalikan.
“Jutaan orang akan menyebar pada mudik lebaran. Sedangkan, tempat wisata ini tentunya kita yakini Satgas punya pertimbangan-pertimbangan. Mana yang mereka sanggup kendalikan dan mana yang punya tingkat risiko sangat tinggi,” jelas Emil Dardak di sela kegiatan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (9/4/2021).
Emil menegaskan, bahwa pemerintah tidak pilih kasih terkait adanya larangan mudik dan dibukanya tempat wisata pada saat lebaran mendatang.
“Kita tidak mengatakan bahwa ini pilih kasih. Kita juga tentunya sangat prihatin. Karena saya juga tidak bisa bertemu keluarga besar di saat lebaran karena ada larangan mudik,” jelas Emil Dardak yang juga Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.
Mantan Bupati Trenggalek ini mengingatkan pula, pada tahun lalu angka kasus Covid-19 pasca mudik lebaran sangat tinggi.
“Mungkin itu yang menjadi pertimbangan dari seluruh instansi terkait mengenai risiko kalau terlaksana mudik,” paparnya.
Sebaliknya, menurut Emil, tempat wisata juga harus mampu memberlakukan pembatasan yang signifikan.
“Kalau misalnya mudik dibatasi, dibatasi berapa? Yang boleh mudik siapa? Ini kan sulit juga,” terangnya.
Pihaknya juga tidak menginginkan ada lonjakan kasus Covid-19 pada tahun ini akibat mudik lebaran.
“Ini kan kami asumsikan menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan yang perlu kita hormati. Tujuannya, untuk menjaga jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Karena kita sudah merasakan itu di penghujung 2020,” imbuh suami Arumi Bachsin ini.
Masyarakat Jatim, kata Emil Dardak, sudah menderita krisis kesehatan dan terdampaknya perekonomian.
“Kalau tempat wisata tidak boleh buka bagaimana dampak ekonominya. Jadi semua ada risiko. Ini ikhtiar dan estimasi kita sejauh mana bisa dikendalikan,” pungkasnya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Heri Romadhon menanggapi hal tersebut dengan meminta pemerintah memperbolehkan mudik lebaran asal tetap mengutamakan protokol kesehatan (prokes).
Menurut Heri, dirinya kurang sependapat dengan keputusan pemerintah terkait larangan masyarakat untuk mudik saat lebaran. Alasannya, selama satu tahun lebih angkutan atau transportasi sudah terpuruk saat pandemi.
“Kami dari Komisi D mengimbau kepada pemerintah untuk memperbolehkan mudik lebaran, asalkan tetap menerapkan prokes dengan ketat. Pemerintah seharusnya bisa memberikan kebijakan dan solusi atau aturan yang jelas supaya perekonomian bisa bergerak khususnya di sektor transportasi,” pungkas Heri. (ari)
