Blitar, MercuryFM – Sudah saatnya semua elemen yang ada mulai pemerintah Pusat, Provinsi sampai Kota Kabupaten harus bersama sama mencari akar persoalan terkait kelangkaan pupuk di petani yang terjadi saat ini.
Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim Basuki Babussalam dalam keteranga setelah mendapatkan banyak keluhan masyarakat petani yang disampaikan saat reses jaring aspiraai masyarakat dalam Masa Reses III tahun 2020 anggota DPRD Jatim, yang dilakukan di daerah pemilihannya, Desa Sidowarek, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Senin (09/11/20).
Menurut Basuki, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok Satu Kata Satu Hati (Sakti) ini harud segera dicari jalan keluar.
Jangan sampai persoalan yang menjadi kebutuhan mendasar dari petani ini terabaikan yang nantinya malah membuat permasalahan disektor pertanian yang ada.
“Kita ini di katakan sebagai provinsi agro dengan ketahanan panangan penopang kebutuhan nasional. Tapi kalau ternyata kebutuhan mendasar petani pupuk tidak tepenuhi, bagimana bisa produksi,” ujarnya.
Kata Basuki, dalam mengatasi persoalan pupuk ini, semua harus ditata. Dalam tingkat kebijakan DPRRI bagimana persoalan ini. Pengawasan ditingkat propinsi serta kebijakannya harus bagaimana.
“Dan DPRD Kota Kabupaten yang berada dibawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa melakukan pemetaan untuk di temukan akar persoalan di bawah,” jelasnya.
Dengan pemetaan dan mengetahui akar persoalan itu maka lanjutnya bisa segera dilakukan penanganan dengan cepat dan terukur. Sehingga akan tampak langkah kongkrit yang akan dilakukan.
Kata pria yang juga sekertaris DPW PAN Jatim, dari apa yang disampaikan oleh para petani tadi, persoalannya terletak pada jaminan dana untuk mengeluarkan pupuk dari distributor. Maka ini yang harus dicari jalan keluarnya.
“Mereka mengatakan bahwa persoalan yang terjadi jaminan uang untuk mengeluarkan pupuk dari distributor. Ini yang harus dicarikan jalan keluar bersama sama,” ungkapnya.
Bahkan dirinya juga meminta bila peraoalan jaminan uang agar pupuk bisa keluar dari distributor maka Pemprop maupun Kota-Kabupatem bisa melakukan intervensi untuk melancarkan kembali kebutuhan pupuk bagi petani.
“Kita khan punya BUMD. Jatim ada bank Jatim dan bank UMKM/BPR pemkab pemkot juga punya BUMD. Ya kita bareng bareng suport bantuan modal.atau jaminan terhadap datributor pupuk agar pupuk diturunkan dan petani tidak resah,” pungkasnya. (ari)
