Sby,MercuryFM – Jamuan makan yang dilakukan pemprov Jatim dalam pertemuan aliansi mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Surabaya dengan Gubernur dan Forum Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (8/10/2019) malam, menjadi penyebab gagalnya dialog dalam pertemuan tersebut.
Awalnya mahasiswa yang hadir sebagian sudah mengambil berbagi menu makanan yang sudah tersaji rapi. Namun secara tiba-tiba, salah seorang mahasiswa yang diketahui bernama Zamzam Syahara mendatangi microphone yang ada dan mengomando rekan-rekan mereka supaya tidak makanan terlebih dulu.
Sebab menurutnya tujuan kedatangan adalah untuk audensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda yang hadir yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi.
“Teman-teman kita kesini bukan untuk makan-makan tapi audensi dengan Gubernur. Jadi selagi apa yang kita perjuangkan belum berhasil, jangan makan dulu,” ujar Zamzam Syahara mengkomando rekan-rekannya sekaligus mengajak meninggalkan ruangan jamuan makan yang digelar di taman belakang Grahadi.
Sontak, puluhan mahasiswa yang hadir meninggalkan taman dan saat melalui ruang utama Grahadi, salah seorang dosen Unair Surabaya, Airlangga Pribadi yang menjadi fasilitator mencoba membujuk mahasiswa dan menfasilitasi pertemuan di salah satu ruangan yang ada di gedung negara Grahadi.
Namun, mahasiswa tidak mau karena Gubernur dan Forkompimda belum hadir sehingga mereka segera bubar meninggalkan ruangan gedung negara Grahadi Surabaya.
Zamzam Sahara perwakilan Mahasiwa mengatakan bahwa makan atau tidak makan itu hak kami.
“Tapi masalah dialog, itu kita memang menyepakati saja,” jelas Syahara.
Ia mengakui diatara elemen mahasiswa masih ada problem sendiri namun hal itu tidak bisa disampaikan ke publik maupun kepada Airlangga Pribadi sebagai fasilitator mahasiswa dengan Gubernur Jatim sehingga problem itu muncul di saat pertemuan baru dimulai.
Disinggung soal kaitan pertemuan dengan rencana aksi pada tanggal 10 Oktober mendatang, Iqbal mahasiswa lainnya menegaskan bahwa pihaknya masih akan mengkonsolidasikan kembali dengan kekuatan sipil yang pernah menggelar aksi tanggal 26 Agustus lalu karena yang hadir ini hanya beberapa perwakilan saja.
“Jadi sebenarnya pertemuan ini bukan untuk menghambat tapi justru melegitimasi kalau memang harus ada aksi turun ke jalan lagi. Karena ketika kita ditolak di DPRD Jatim dan Grahadi maka legitimasi kita akan melakukan aksi kembali itu semakin kuat. Yang jelas dalam pertemuan malam ini kita tidak diajak dialog,” tegas Iqbal.
Sementara itu ketua BEM Unair Surabaya, Agung Tri Putra menambahkan dialog yang diharapkan terjadi dalam pertemuan dengan Gubernur Jatim gagal dilaksanakan. Karena itu pihaknya akan mengkonsolidasikan kembali dengan teman-teman aliansi yang lain.
“Kalau dari BEM Unair tetap akan mengawal baik dalam aksi maupun literasi entah itu dalam bentuk audensi atau lainnya karena perjuanga mengawal revisi UU KPK belum selesai,” jelas Agung.
Bentuk pengawalan yang dilakukan BEM Unair bisa saja dilakukan melalui aksi, literasi atau Judicial Review. Namun diakui Agung Tri Putra ada miskomunikasi antar elemen mahasiswa sehingga terkesan perjuangan hanya terfokus pada gerakan aksi turun ke jalan.
“Yang penting itu, UU yang bermasalah jangan disahkan, UU yang memang diperlukan disahkan, seperti masalah UU KPK itu Perppu-nya segera diterbitkan atau melalui Judicial Review,” ungkapnya.
Sementara itu, Airlangga Pribadi selaku fasilitator pertemuan silaturrahim antara elemen mahasiswa dengan Gubernur Jatim dan Forkompimda mengatakan bahwa kegiatan silaturrahim ini adalah kegiatan rutinan yang dilakukan oleh Forkompimda Jatim dengan elemen mahasiswa dan kebetulan sekarang gilirannya Gubernur Jatim.
Dijelaskan Angga sapaan akrab dosen FISIP Unair, elemen mahasiswa memang minta dikomunikasikan kepada Gubernur melalui dirinya untuk bisa berdialog terkait dengan apa yang mereka selama ini serukan dalam aksi.
“Nah sepertinya ada miskomunikasi sehingga sebetulnya kami sendiri minta maaf kepada Gubernur, kepada Kapolda dan Pangdam terkait dengan peristiwa ini. Tapi saya pikir bahwa ini bisa diperbaiki karena persoalannya itu ada miskomunikasi yang memang perlu dikelola lebih baik bahwa hubungan antara Gubernur sebagai kepala daerah dengan rakyatnya terutama dengan kalangan mahasiswa, saya pikir akan tetap bisa dijalankan secara harmonis,” tutur Airlangga.
Dalam konteks ini, lanjutnya mahasiswa juga bisa introspeksi diri bahwa dalam proses dialog dan undangan ada bagian dari kebudayaan Indonesia, bahkan tidak budaya dunia. Yakni menghormati tamu.
“Jamuan makan dalam kontek budaya kita adalah hal yang biasa bagibmereka yang ditamui. Dan bagi pihak tamu juga seharusnya menghormati. Mahasiswa masih perlu melakukan pembelajaran dalam berpolitik yang santun dan beradab dan pembelajaran demokrasi,” ungkapnya.
Lantas apakah pertemuan ini ada kaitan dengan rencana aksi mahasiswa tanggal 10 besok? Dengan diplomatis Airlangga menyatakan kurang tahu persoalan soal itu.
“Saya pikir pertemuan ini adalah upaya yang dilakukan untuk mencari proses-proses dialog. Artinya bahwa Ibu Gubernur sendiri peduli terhadap mereka, maupun terhadap tuntutan aksi,” pungkasnya. (ari)
