Surabaya, MercuryFM – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menaikkan insentif (biaya operasional) untuk RT, RW serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Penyerahan biaya operasional itu sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat agar ke depan dapat lebih menyayangi, menjaga serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tingkat RT, RW dan kelurahan.
Pertemuan yang berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu sore (7/4/2021) itu, dihadiri oleh 93 tokoh masyarakat. Mereka yang mewakili 9.126 Ketua RT, 1.360 Ketua RW dan 154 Ketua LPMK se-Surabaya. Penyerahan biaya operasional itu diserahkan Cak Eri berupa buku rekening.
Dalam kesempatan itu, Eri Cahyadi mengatakan, kenaikan biaya operasional sebesar seratus persen tersebut merupakan apresiasi pemimpin setempat sebagai ujung tombak kesejahteraan warga. Menurutnya, kini RT, RW dan LPMK sudah menjadi bagian sistem Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Selain itu, ke depan Cak Eri meminta pelayanan publik dapat dilakukan di tingkat RT dan RW.
“Jika ini sudah jalan saya yakin Surabaya lebih cepat lagi dalam memberikan pelayanan publik. Saya berikan kepercayaan kepada RT, RW dan LPMK untuk sama-sama kita libatkan dalam menjaga dan memberikan pelayanan kepada warga. Jadi dari warga untuk warga pula,” kata Eri.
Eri menjelaskan, program pelayanan publik itu diantaranya seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kematian, surat pindah. Hal itu menjadi penting dilakukan agar warga semakin mudah, cepat dan dekat sebab persoalan pelayanan dapat terselesaikan di tingkat RT/RW. Tidak hanya itu, Cak Eri menginginkan pembangunan kota tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakatnya saja, akan tetapi membangun pula rasa cinta antar warga.
“Sebab pemerintah di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak dalam sektor pembangunan. Jadi mereka yang paling dekat dengan warga,” terangnya.
Kalau program itu dapat dijalankan dengan baik, maka Wali Kota akan memberikan kenaikan lagi biaya operasional tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaan para RT/RW serta LPMK melakukan kecurangan atau tidak adil melayani masyarakat, maka Wali Kota akan memberhentikan atau mencopot jabatan tersebut.
“Sebenarnya ini kan seperti honor atau insentif untuk RT. Mereka yang membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi warganya. Seperti nantinya pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga dilakukan RT tetapi supaya lebih cermat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Eri berharap, warga yang duduk sebagai RT, RW dan LPMK merupakan orang-orang pilihan. Artinya, bukan sekedar warga yang hanya mengisi kekosongan jabatan.
“Saya berharap ada sinergi pemerintah dan masyarakatnya. Karena RT, RW, dan LPMK yang bisa mendata UKM, atau yang tergolong MBR, nantinya mereka yang akan mensejahterakan masyarakat,” tegas dia.
Untuk diketahui, semula RT menerima biaya operasional berjumlah Rp 550 ribu tiap bulan, kini menjadi 1 juta rupiah. Berikutnya, untuk RW semula tiap bulan menerima 600 ribu rupiah, kini menjadi Rp 1.250.000 dan untuk LPMK yang semula Rp 700 ribu menjadi 1,5 juta rupiah.
Sementara itu, Kasman selaku Ketua RW 3 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari mengaku senang atas penambahan biaya operasional itu. Dia pun berjanji akan meningkatkan pelayanan termasuk menjaga wilayahnya dari Covid-19.
“Terima kasih atas perhatian langsung dari Pak Eri. Nantinya begitu ada program wali kota kami akan jalankan sebaik mungkin dan tentu apresiasi ini akan membuat kita meningkatkan kinerja. Sekali lagi terima kasih,” pungkasnya.(alam)
