Sby,MercuryFM – Pemerintah propinsi didorong untuk membangun museum dan pusat kebudayaan di ibukota propinsi. Ini dilakukan untuk menjaga identitas peradaban dan kebudayaannya.
Hampir semua kota besar dunia, selalu menyediakan ruang publik, mulai The Metropolitan Museum of Art New York, Gedung Opera di Sydney, London dengan British Museum, Paris dengan Louvre, bahkan Vietnam punya museum peninggalan perang Vietnam.
Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim Basuki Babussalam, Jawa Timur sebagai propinsi besar, dengan warisan sejarah hebat mulai dari kerajaan Daha, Kanjuruhan, Majapahit hingga Singosari, harus memiliki ruang publik yang dikonsep sebagai penjaga nilai peradaban aslinya.
“Sehingga ditengah teror budaya melalui media sosial dan narkotika, ruang ruang ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menyebarkan nilai nilai kebaikan,” ungkapnya.
Sekretaris DPW PAN ini, mengaku prihatin, dengan ketiadaan simbol budaya dan peradaban kota yang tidak dimiliki Surabaya sebagai ibukota propinsi.
“Kalau kita berkunjung ke kota-kota besar dunia, selalu ada area budaya yang bisa menjadi simbol peradaban kota. Nah, Jawa Timur nggak punya. Karena itu wajar orang bingung mau ngapain kalau berkunjung ke Jawa Timur. Padahal potensi pariwisata dan penjagaan nilai luhur budayanya luar biasa.” Tambahnya.
Pemerintah lanjutnya juga harus bisa menjadi fasilitator peradaban kota. Ketika masyarakat sudah sesak hidup di kampung kampung yang relatif minim nilai gotong royong, sosial dan budaya, harusnya pemerintah memfasilitasi.
“Coba cermati, berapa ratus ribu anak muda yang tidak memiliki pergaulan sosial karena tidak ada ruang publik di lingkungannya,” ungkapnya.
“Untuk itu pemerintah harus hadir menyediakan kebutuhan itu. Apapun kebersamaan, sikap toleran dan gotong royong adalah warisan budaya yang menjadi benteng ketahanan nasional kita,” tambah Basuki.
Soal lokasi museum dan ruang publik, Basuki menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah.
“Ruang publik itu harus bisa menjadi pusat peradaban. Karena itu harus di poros pusat kota. Saya yakin pemerintah propinsi punya aset yang bisa diatur. Dari pada nganggur dan tidak maksimal, sudah saatnya memikirkan kekayaan milik pemerintah Jawa Timur dimanfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.
Terkait dengan potensi yang ada saat ini, Basuki menilai potensi ruang publik milik pemerintah propinsi di Jawa timur tidak jelas konsepnya.
“Ada meseum mpu Tantular nyepit di Sidoarjo. Perpustakaan propinsi minggir di Bratang. Masjid Agung minggir di Karah. Kita punya area pertunjukan di Candra Wilwatikta di Pandaan. Sehingga tidak bisa menciptakan kesatuan resonansi yang kuat untuk menjadi ruang publik yang sesungguhnya,” jelasnya.
Basuki mendorong melalui pembahasan APBD ini mulai lahir konsep ruang publik pemerintah propinsi yang jelas. Skalanya besar. menampung banyak potensi yang ada. Dan yang utama harus gratis.
“Jangan sampai sekedar mau pentas saja, tidak jadi karena harus membayar seperti di Gedung Cak durasim. Orang niatnya baik, karena kebijakan pemerintah, jadi tidak bisa berkarya karena kebijakan yang ada,” pungkasnya. (ari)
