Surabaya, MercuryFM- Atasi kemiskinan di Jatim, Pemerintah Provinsi Jatim diminta lakukan pendekatan yang lebih serius dan terkoordinasi. Serta melibatkan berbagai pihak untuk bersama sama atasi kemiskinan.
Penegasan ini dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih, menyikapi persoalan kemiskinan di Jatim yang saat ini masih perlu lebih serius lagi untuk mengatasinya, Selasa (06/08/24).
Sekedar diketahui sampai saat ini persoalan kemiskinam masih menjadi PR Pemprov Jatim. Meskipun menurut data Badan Pusat Satistik (BPS) per Maret 2024, Jawa Timur menjadi provinsi penurunan tertinggi secara nasional sebesar 0,56%, namun masih belum mampu mengubah urutan JAwa Timur sebagai 5 provinsi termiskin di Indonesia.
“Saat ini Jawa Timur memang fokus pada penurunan kemiskinan. Jawa Timur bisa menjadi juara untuk percepatan pengurangan kemiskinan tercepat secara provinsi di tingkat nasional. Namun, hal itu tidak menggeser fakta bahwa tingkat kemiskinan Jatim ini tertinggi,” ujar Hikmah Bafaqih.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menekankan bahwa isu kemiskinan harus direspons dengan serius dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Percepatan pengurangan kemiskinan yang kemarin terjadi tidak terlalu berdampak pada kemiskinan. Kami berharap ada langkah progresif untuk akselerasi lintas OPD, utamanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,” pintanya.
Untuk itu, Hikmah mengusulkan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memiliki sesi pertemuan sendiri dengan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, sehingga dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif dan lintas sektor. Pasalnya, selama ini, isu kemiskinan masih dibahas secara parsial dengan masing-masing OPD, sehingga belum ada yang mengoordinasikan secara menyeluruh.
“Selama ini isyu kemiskinan masih kita bahas secara parsial dengan masing-masing OPD saja, sehingga belum ada yang mengorkestrasi. Ini masih belum bisa melibatkan secara pentahelix dan berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan,” jelasnya.
Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat mencapai hasil yang optimal.
“Kami mengajak semua pihak untuk turut serta dalam upaya ini, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (ari)
