Surabaya, MercuryFM- Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Jatim tahun 2025 dipatok DPRD Jatim tepat 10 November 2024 ini. Meski alat kelengkapan DPRD Jatim periode 2024-2029 belum terbentuk, Pimpinan sementara DPRD Jatim, Anim Maslachah, yakin itu bisa diselesaikan sesuai target tersebut.
Menurut Anik, pengesahan APBD Jatim 10 November bukan hanya momen bersejarah saja. Tetapi juga krusial bagi kelancaran pembangunan di provinsi terbesar kedua di Indonesia ini.
“Dengan waktu yang semakin mendesak, kita akan bergerak cepat mempersiapkan segalanya, termasuk pembentukan pimpinan definitif dan struktur fraksi yang ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari kedepan,” ujarnya disela acara orientasi 120 anggota DPRD Jatim yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Mercure Ancol Hotel, Jakarta, Kamis (05/08/24).
Namun kata Anik semua ini juga harus didukung kesolidan dari semua anggota DPRD Jatim khususnya Fraksi Fraksi yang ada nantinya dalam pembentukan alat kelengkapan DPRD Jatim.
Dijelaskan Anik, lima partai besar, yakni PKB (27 kursi), PDIP (21 kursi), Gerindra (21 kursi), Golkar (15 kursi), dan Demokrat (11 kursi), diberi tenggat waktu untuk mengajukan usulan nama pimpinan definitif. Selain itu, seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD juga diminta mengirimkan struktur fraksi mereka paling lambat 10 September 2024.
“Kami ingin bergerak cepat. Kalau pimpinan definitif belum terbentuk, kerja-kerja dewan tidak bisa maksimal,” katanya.
Tugas pimpinan sementara, lanjut Anik, terbatas pada memimpin rapat, memfasilitasi terbentuknya fraksi, memastikan pimpinan definitif terbentuk, dan menyusun Tata Tertib (Tatib).
“Tatib inilah yang nantinya menjadi pijakan kerja selama lima tahun ke depan,” ungkap politisi PKB ini.
Kenapa harus ngebut? Dijelaskan Anik, karena waktu yang tersisa untuk membahas Rancangan APBD (R-APBD) 2025 cukup singkat.
Menurutnya, setelah pimpinan definitif terbentuk, DPRD hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk mengkaji dan membahas R-APBD secara mendalam sebelum disahkan.
“Target kami, pembahasan R-APBD selesai pada awal November sehingga bisa disahkan tepat pada 10 November. Ini bukan hanya soal momentum sejarah, tetapi semakin cepat kita sahkan, makin baik bagi kab/kota menjadi pedoman dalam penganggaran APBD Kab/Kota karena akan terketahui berapa anggaran sharing untuk mereka,” jelasnya.
Dengan APBD yang disahkan lebih awal, ucap Sekertaris DPW PKB Jatim ini, eksekutif akan memiliki waktu yang cukup untuk memulai program-program besar, termasuk lelang proyek-proyek strategis.
“APBD yang cepat disahkan akan mempercepat eksekusi program pembangunan. Ini penting untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah berjalan optimal,” jelas Anik.
DPRD Jatim kata Anik bertekad untuk tidak hanya mengejar tenggat waktu, tetapi juga menghasilkan pembahasan APBD yang matang dan berkualitas.
Masyarakat Jawa Timur pun, lanjutnya, diharapkan bisa merasakan dampak positif dari percepatan ini, dengan berbagai program yang dapat segera dimulai di tahun depan.
“Dengan semangat ini, DPRD Jatim siap berlari maraton demi kemajuan provinsi, memastikan APBD 2025 menjadi pijakan kuat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ari)
