Sby, MercuryFM – Moment Pilkada 9 Desember mendatang untuk benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, guna memilih pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya serta bisa memberikan yang terbaik bagi Kota/Kabupaten yang dipimpinnya minimal lima tahun mendatang.
Masyarakat menurut anggota Komisi A DPRD Jatim – Andy Wirasadi, jangan terpancing dengan iming-iming money politik yang ujungnya akan membuat penyesalan masyarakat sendiri kedepan.
Dari catatan yang ada, kata Andy hasil pilkada 2015 kemarin, ada sekitar 14 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum di KPK saat belum menyelesaikan tugasnya sebagai kepala daerah.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa banyaknya kepala daerah yang tertangkap lembaga antirasuah ini menimbulkan kekecewaan yang luar biasa buat masyarakat.
“Jadi, masyarakat harus benar-benar melihat rekam jejak para calon kepala daerahnya masing-masing,” jelasnya.
Untuk itu kata anggota Komisi A DPRD Jatim ini, masyarakat diharap untuk melihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Ini sangat penting karena dengan melihat rekam jejak calon maka akan membawa implikasi positif dalam memimpin nantinya.
“Melihat rekam jejek ini sangat penting. Dengan melihat rekam jejak maka masyarakat akan bisa melihat sosok calon secara utuh. Dengan begitu masyarakat tidak salah pilih dan nantinya akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan daerah yang akan di pimpinnya,” ungkapnya.
Politisi yang juga memiliki latar belakang pengacara ini juga meminta masyarakat dimasa pandemi ini untuk tetap menggunakan hal pilihnya.
“Moment pandemi jangan membuat kita abaikan hak pilih kita. Moment pilkada lima tahun sekali harus benar benar di manfaatkan untuk memilih pemimpin terbaik,” ungkapnya.
Disamping itu, kata dia, KPU menargetkan partisipasi pemilih di pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan partisipasi pemilihan yang terakhir digelar KPU pada pemilu 2019. Pada saat itu, partisipasi pemilih mencapai 81 persen.
“Masyarakat jangan takut pandemi. Selama ini yang dilakukan pemerintah khususnya pnyelenggara, KPu dan Bawaslu sudah bagus terkait penerapan protokol kesehatan. Apalagi tingkat kesembuhan di Jatim tinggi melampaui nasional. Tapi harus tetap waspada,” pungkasnya. (ari)
Berikut 14 kepala daerah di Jatim yang terjaring KPK sejak 2014 hingga 2020:
1. Almarhum Fuad Amin (Bupati Bangkalan)
2. Achmad Syafii (Bupati Pamekasan)
3. Bambang Irianto (Wali Kota Madiun)
4. Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk)
5. Eddi Rumpoko (Wali Kota Batu)
6. Mas’ud Yunus (Wali Kota Mojokerto)
7. Mustafa Kamal Pasha (Bupati Mojokerto)
8. Nyono Suharli (Bupati Jombang)
9. Mochammad Anton (Wali Kota Malang)
10. Muhammad Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar)
11. Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)
12. Setiyono (Wali Kota Pasuruan)
13. Rendra Kresna (Bupati Malang)
14. Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo).
