Surabaya, MercuryFM – Program lumbung pangan yang dikeluarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam upaya memperkuat ketahanan pangan benar benar bisa menjaga inflasi di Jatim.
Progran lumbung pangan yang diinisiasi Gubernur Khofifah itu betul betul teruji dan membuahkan kesejahteraan bagi masyarakat (welfare state).
Hal ini tampak dari hasil tesis akademis yang dilakukan oleh Dirut PT Jatim Grha Utama (JGU) Mirza Muttaqien, dalam program magister sains hukum dan pembangunan sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
Bahkan tesis terkait lumbung pangan yang berjudul “Implikasi Pelaksanaan Lumbung Pangan Jawa Timur Terhadap Stabilisasi Harga Bahan Pokok Di Jawa Timur” itu berhasil mendapat nilai A dalam ujian tesis yang digelar beberapa hari lalu.
“Alhamdulillah tesis yang buat ini akhirnya berhasil dapat nilai A,” ujar Mirza Muttaqien Dirut PT Jatim Grha Utama (JGU) saat memaparkan hasik tesisnya ini di depan kalangan jurnalis, Senin (04/03/24).
Menurut Mirza, pihaknya memilih judul tesis itu, dikarenakan kebijakan Gubernur Khofifah itu diatur dalam sebuah peraturan gubernur atau sebuah produk hukum. Sehingga secara teoritis, hukum itu orientasinya untuk mewujudkan kesejahteraan.
Program itu kata Mirza juga sudah diakui Badan Pusat Statistik (BPS), dimana Pemprov Jatim berhasil secara signifikan mengendalikan laju inflasi dalam beberapa tahun.
“Contohnya, saat ada kenaikan BBM yang luar biasa beberapa tahun lalu, program inisiatif itu diberlakukan secara simultan dan terus menerus kemudian terbukti dari data BPS menyatakan inflasi Jatim relatif terkendali. Padahal dengan naiknya BBM harusnya berdampak inflasi lebih besar tapi bisa dikendalikan bahkan bisa deflasi. Ini dampak luar biasa dari kebijakan lumpung pangan tersebut,” jelasnya.
Bahkan pihaknya sebagai Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU), salah satu BUMD milik Pemprov Jatim ini, juga merapkan program lumbung pangan tersebut untuk membantu mengatasi persoalan kenaikan harga beras yang melambung.
“Pola ini cukup efektif dalam mengatasi persoalan harga beras yang saat ini melambung, untuk kepentingan masyarakat, meski belum maksimal,” ungkapnya.
“Kita menerapkan pola lumbung pangan dengam melakukan kerjasama bersama Kabupaten Kota dan BUMD yang ada. Alhamdulillah yang sudah MoU dengan kita ada 10 kabupaten,” lanjutnya.
Dijelaskan Mirza, kendati Khofifah masa jabatannya sebagai Gubernur Jatim telah habis pada 13 Feberuari lalu. Namun program lumbung pangan ini masih diteruskan oleh Pj Gubernur Jatim dalam pengendalian inflasi dampak fluktuasi harga kebutuhan pokok akhir akhir ini.
“Apalagi kalau kebijakan itu dibuat lebih sedikit permanen. Tentunya perlu dikaji lagi dengan beberapa penyempurnaan. Sebab secara ide, ini adalah ide yang luar biasa bahkan di Indonesia baru provinsi Jatim yang berani menerapkan dan berhasil,” ungkap Mirza.
Mirza juga mengakui program lumbung pangan masih bisa dikembangkan jika konsep tersebut yang menjalankan bukan lagi berbasis OPD melainkan BUMD karena memiliki fleksibilitas anggaran.
“Dengan BUMD yang menerapkan lumbung pangan ini, maka akan lebih maksimal dalam mengatasi inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan. Semoga kedepan ada BUMD tersendiri untuk melaksanakan lumbung pangan ini,” pungkasnya. (ari)
