Kediri, MercuryFM – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai salah satu pilar ekonomi di Jawa Timur yang bisa diandalkan untuk bertahan dalam pandemi Covid-19 saat ini. UMKM menjadi harapan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada keseriusan Pemerintah Provinsi untuk lebih serius menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Jawa Timur.
Demikian disampaikan anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota/Kabupaten Kediri, Chusainudin saat menggelar reses I DPRD Jatim tahun 2021, di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (3/3/2021).
Ditambahkan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim ini, padahal Presiden Joko Widodo telah memberi instruksi menggelontorkan bantuan dana UMKM sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku UMKM.
“Kita cukup sayangkan sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jatim belum serius dalam memberikan bantuan atau dana subsidi bagi para pelaku UMKM,” ujar Chusainudin.
Padahal katanya, implikasi dari bantuan tersebut sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang menerima.
“Seharusnya Pemprov perlu meneruskan program yang bagus dan solutif dari pemerintah pusat ini, agar UMKM yang ada di Jatim terus berkembang,” ungkap Chusainudin.
Untuk itu, lanjut anggota Komisi B DPRD Jatim ini, dirinya meminta Pemprov maupun Pemkab/Pemkot harus segera mengambil langkah yang cukup strategis ini. Termasuk percepatan verifikasi pendataan, kepada 1,2 juta pelaku UMKM.
“Para pelaku UMKM masih jutaan yang menunggu kelanjutan program verifikasi UMKM itu. Kita juga paham kalau Pemprov lagi konsen dengam program vaksinasi. Tetapi kami tetap berharap Pemprov bisa menyiasatinya guna memberikan subsidi pada para pelaku UMKM,” pintanya.
Sementara itu dalam kegiatan reses yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat, masyarakat setempat juga menyampaikan persoalan pembangunan bandara Kediri yang memberi dampak lingkungan bagi warga. Masyarakat di sekitar proyek itu disebut-sebut terimbas dengan adanya banjir.
Chusainudin menyatakan akan membawa persoalan ini ke DPRD Provinsi agar segera mendapat perhatian.
“Ini terkait nasib rakyat sekitar pembangunan bandara. Jangan sampai pembangunan bandara malah membuat kesengsaraan masyarakat sekitar. Ini akan saya jadikan catatan serius untuk ditindaklanjuti Komisi terkait nantinya,” pungkasnya. (ari)
