Surabaya, MercuryFM – Partai Golkar Jawa Timur memberikan target penambahan 4 kursi di DPRD Jawa Timur dari 13 menjadi 17. Semua kader harus memperjuangkan target tersebut di pemilu legislatif 2024 mendatang.
“Untuk mencapai target, kader-kader yang akan nyaleg di Provinsi harus serius. Di satu sisi DPD Golkar Provinsi juga akan memetakan daerah mana saja yang dimungkinkan akan ada penambahan kursinya,” ujar Ketua DPD Partai Golkar, Sarmuji usai membuka Rakerda/Rapimda DPD Golkar Jawa Timur di Hotel Singgasana, Surabaya, Kamis (1/4/2021).
Sarmuji menyatakan optimis bahwa penambahan empat kursi tersebut akan bisa dipenuhi. Dicontohkannya, di Dapil 9 yang meliputi Tuban-Bojonegoro, dulunya Golkar tidak punya kepala daerah di daerah itu. Sekarang Golkar punya Bupati Tuban, juga di beberapa tempat lainnya.
Dengan Rakerda/Rapimda Golkar Jawa Timur yang diikuti para Ketua DPD kabupaten/kota, anggota fraksi, Hasta Karya dan pengurus pleno DPD Golkar Jawa Timur, kata Sarmuji, Golkar akan menata strategi dalam memenuhi target tersebut.
“Ini penting karena kita baru saja menyelesaikan Rakernas dan Rapimnas yang menghasilkan banyak keputusan-keputusan strategis. Jadi ini juga untuk sosialisasi hasil rakernas/rapimnas 6 Maret lalu,” tegasnya.
Pemetaan masing-masing Dapil Provinsi, kata Sarmuji, menjadi pembahasan dalam Rakerda dan Rapimda sehingga para Ketua DPD memahami target tersebut.
“Karena setelah ini mereka juga harus melakukan pada DPD kabupaten/kotanya, sehingga semua elemen partai sampai tingkat bawah satu suara dalam pemenuhan target,” lanjutnya.
Sarmuji berharap, setelah ini semua kader tidak perlu lagi mempersoalkan Pemilu nanti maju atau mundur. Katanya, tidak perlu lagi berspekulasi tentang perubahan tata cara Pemilu, spekulasi tentang proporsional terbuka atau proporsional tertutup, spekulasi tentang besaran dapil dan spekulasi tentang metode konversi suara ada atau tidak.
“Dengan demikian kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu lebih baik lagi. Kalau kita masih mikir ada perubahan, kita mungkin akan galau. Kita tidak bisa memberikan penekanan pada konsolidasi organisasi atau pada pemilihan caleg yang berkualitas,” jelasnya.
Lebih lanjut angota DPRRI ini mengatakan, karena Rakernas/Rapimnas sudah mengambil keputusan-keputusan strategis. Sehingga keputusan itu perlu untuk diimplementasikan kepengurusan di provinsi dan kabupaten/kota. Keputusan itu diantaranya tentang strategi konsolidasi organisasi, strategi pemenangan maupun Pemilihan Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pemilukada.
”Kami mengundang seluruh DPD II untuk menyamakan persepsi, kesamaan langkah dan kebulatan tekad untuk bisa memenangkan pemilu 2024,” pungkasnya. (ari)
